Pemerintahan yang Dinamis Menjawab Perubahan

Indonesia adalah negara yang dikarunia begitu banyak perbedaan. Tidak banyak, kalau tidak ingin menyebut tidak ada sama sekali, keragaman yang dimiliki oleh sebuah negara seperti Indonesia. Keragaman ini bisa kita lihat secara georafis dan sosio kultural. Selain itu, perbedaan juga terjadi pada bagaimana republik ini dikelola.
Secara geografis, republik ini membentang dari Merauke sampai Sabang yang terdiri dari belasan ribu pulau dan dihubungkan oleh perairan yang sangat kaya. Konsep “laut/perairan yang menghubungkan pulau” sendiri merupakan konstruksi yang dibangun oleh republik. Konsep ini merupakan konsep yang menggantikan paradigma sebelumnya yang mengatakan bahwa “laut/perairan adalah pemisah pulau/daratan”.
Pemerintahan yang Dinamis Menjawab Perubahan
Oleh Agus Rachmanto
 

Secara sosio kultural, negara ini juga memiliki kekayaan yang luar biasa. Indonesia memiliki begitu banyak bahasa daerah, budaya yang sangat beraneka ragam. Pun dengan kebiasaan, misalnya tercermin dalam pangan pokok, mulai dari sagu, jagung dan beras. Kultur yang terbangun juga tidak lepas dari lingkungan yang membentang dari pegunungan sampai pesisir, dari budaya agraris sampai budaya maritim.

Tata kelola pemerintah juga mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi tentu saja berdampak pada bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan tata kelola pemerintahan terjadi, salah satunya, melalui lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 2008. Undang undang ini mengamanatkan dibukanya hampir semua informasi untuk masyarakat. Hal ini tentu saja berbeda dengan era sebelum undang-undang ini diberlakukan di mana hampir semua informasi menjadi rahasia, kecuali yang dibuka untuk publik.

Konsekuensi atas diberlakukannya undang-undang ini adalah setiap badan publik, termasuk Pemerintah Kota Ambon, harus membuka data dan menyampaikannya kepada masyarakat. Itu mengapa Pemerintah Kota Ambon, membuat gerakan open budget. Melalui gerakan ini, laporan keuangan dibuka dan disajikan dengan mudah sehingga dapat diakses oleh setiap masyarakat, baik melalui kertas yang disajikan pada tempat-tempat strategis maupun menampilkannya melalui website.

Selain membuka data pengelolaan keuangan, pemerintah kota Ambon juga membuat program yang tak kalah penting. Belajar dari pengalaman belsan tahun lalu ketika terjadi konflik horizontal, Pemkot semakin responsif dan berkomunikasi lebih efektif.

Seperti kita ketahui, di Kota Ambon pernah  terjadi konflik berdarah yang memakan banyak korban jiwa. Konflik itu disebut-sebut sebagai konflik antara dua komunitas, masih meninggalkan trauma. Gesekan di masyarakat juga masih beberapa kali terjadi dan trauma konflik masih membayangi warga masyarakat.
Berkaca dari kejadian tersebut, Pemkota Ambon meluncurkan program SMS Broadcast yang juga bisa dijadikan sebagai sarana pengaduan.

SMS Broadcast ini salah satu fungsi utamanya adalah untuk menyampaikan pesan dari Pemkot Ambon kepada seluruh masyarakat. Pesan ini menjadi penting karena terkadang masih ada provokator yang ingin memancing di air keruh. Jika ada pertengkaran antara individu yang berasal dari dua komunitas yang berbeda, akan sangat mudah bagi sekelompok kecil orang menyebarkan berita bohong kepada masyarakat bahwa pertengakaran tersebut merupakan pertengkaran antara dua komunitas masyarakat.
Pada saat inilah, fungsi SMS Broadcast menjadi sangat penting. Walikota atau perangkat pemerintah lainnya “hanya” perlu mengirim SMS klarifikasi bahwa kejadian tersebut adalah urusan personal dan bukan perkelahian antar kelompok. Dengan SMS yang dapat menjangkau seluruh masyarakat, maka situasi dapat segera reda.

Langkah di atas diceritakan oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, pada saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Langkah Menuju Dynamic Governance di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 19 Maret lalu.
Cerita Walikota Richard berbeda dengan apa yang diceritaka Bupati Pakpak Bharat. Kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi di Sumatera Utara ini tidak memiliki masalah seperti Kota Ambon. Pemerintah Kabupaten pakpak Bharat berangkat dari fakta bahwa masih minimnya sumber daya manusia di kabupaten tersebut. Apa yang kemudian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah dengan menjamin pendidikan gratis 12 tahun serta beasiswa bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Ambon serta Pememrintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah dua hal yang berbeda, namun jalan yang ditempuh sama yakni bersikap dinamis dan menjawab tantangan serta perubahan jaman.

Masing-masing pemerintah daerah menjawab tantangan yang berbeda. Tantangan yang harus diselesaikan memang unik dan cara penyelesaiannya juga tidak sama. Di sinilah pentingnya pemerintah yang dinamis dan mampu menjawab perubahan. Apa yang menjadi kebutuhan di masa lalu, belum tentu juga menjadi kebutuhan di masa sekarang. Namun demikian, bukan berarti apa yang sudah menjadi kebijakan masa lalu harus dibuang sepenuhnya.

Apa yang sudah dikerjakan bisa menjadi pembelajaran bersama, selain juga harus belajar kepada organisasi lain serta melihat ke depan. Tiga kemampuan inilah (belajar dari masa lalu/thingkin again, belajar dari organisasi lain/thinking across serta mampu melihat masa depan/thinking ahead) merupakan kunci bagi perbaikan pemerintah kita, baik di level daerah maupun pada level pusat.
comments powered by Disqus